PKS Jember Bereaksi Keras Atas Munculnya Dugaan Penggelembungan Suara

JEMBER – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Jember bereaksi keras terhadap dugaan penggelembungan suara pada pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh koordinator tim saksi kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditengah proses rekapitulasi suara yang masih berlangsung hingga hari ini, selasa 5 maret 2024.

Koordinator tim saksi kabupaten dari PKS, Rahmad Hidayat mengatakan bahwa ada oknum penyelenggara pemilu yang berupaya menggelembungkan suara dan menguntungkan beberapa peserta pemilu.

“PPK Sekarang ini sangat berani, mereka sengaja bermain dengan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara,” kata Rahmad Hidayat.

Baca juga: PKS Jember Sambut Kedatangan Calon Presiden Indonesia 2024, Anies Baswedan

Rahmad mengungkapkan, penggelembungan yang terjadi sangatlah masif dan ugal-ugalan. Misalnya ditingkat kabupaten ditemukan 4 partai yang menggelembungkan suara hingga lebih dari 4.500 suara. Untuk DPR RI ditemukan sampai lebih dari 7.000 suara.

“Yang sudah ketemu di PPK Silo, mencapai 1.800 an suara, PPK bangsalsari dan PPK Sumberbaru yang sekarang masih dilakukan rekap ulang, diduga nilai penggelembungannya sebesar 13 ribuan suara,” ungkap Rahmad.

Rahmad menyebut bahwa hal ini merupakan perampokan dan pembegalan suara. Sehingga pihaknya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember untuk menindaklanjuti ke ranah pidana pemilu.

Ungkapan Rahmad ini juga diamini oleh Suroso, salah seorang saksi pendamping PKS. Pihaknya bakal melaporkan penyelenggara pemilu yang nakal ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: Flashmob Serentak, PKS: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Mudah

Sementara itu, ketua DPD PKS Kabupaten Jember, Sudiyanto mengaku bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari tim Saksi PKS terkait adanya penggelembungan suara tersebut.

Sudi mengapresiasi kinerja tim saksinya yang sigap terhadap berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan oleh oknum penyelenggara.

“Untuk saksi PKS di KPUD agar berhati hati dan sigap terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ujar Sudiyanto.

Selain itu Sudi menilai, kecurangan seperti ini mencederai demokrasi. Ia meminta pihak kepolisian juga turut membantu mengamankan pemilu agar berjalan lancar dan netral.

“Mereka ingin mendapatkan kursi legislatif namun caranya merusak demokrasi dengan menggelembungkan suara,” kata Sudi. [humas]